uu no 31 tahun 2004. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. uu no 31 tahun 2004

2004. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. UUJN juga mengatur tentang kewenangan notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan tanah. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan. UU No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM. NOMOR 3 TAHUN 2004 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. KETENTUAN PENUTUP. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang selanjutnya di sebut Undang-undang Perikanan). RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 27 Tahun 2007 yang Diubah Dengan UU No. kana aa eri kana er tentan ela anguna i. meme al ,k ,d. 31 Tahun 1999 juncto UU No. adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai. 2004/ No. Undang-undang (UU) No. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 27-Th2007-Ttg-Pengelolaan. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Pemerintah telah melakukan banyak upaya preventif dan represif untuk memberantas tindak pidana IUU Fishing di Indonesia, diantaranya melalui pembentukan beberapa peraturan mengenai perikanan, utamanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. 1 Mei 2018 60 c. UU No. 2004/ No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. 41 tahun 1999 jo uu no. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, klik gambar di bawah ini. PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 7. Pada tahun 2004 lahirlah UU No. nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 154 Tahun 2009, TLN No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Djoko Tribawono, M. Terjemahan Peraturan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan. 115, TLN NO. 5073. 129, TLN NO. Amandemen, Badan PEmbinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI< Jakarta, 29-31 Mei 2006, Hal. 31 Tahun 2004. 6 Tahun1996 Tentang Perairan. Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 48; LN 50 – 3, d. 47. NOMOR 37 TAHUN 2004. Belum Tersedia. 1521; SITEMAP. 18 Tahun 2012 tentang Pangan c. milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah ada ijin dari Bank Indonesia atau dari pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan selanjutnya disebut Undang- Undang Perikanan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap. 112, TLN NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. 2004/ No. pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Download Free PDF. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan | Download Peraturan Pemerintah. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. perikanan. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. JAKARTA, KOMPAS. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 4441, LL SETNEG : 11 HLM. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Judul. Undang-undang (UU) NO. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Legal Analysis. Peraturan BWI No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. AD Premier 9th floor, Jl. 133, LL SETNEG : 56 HLM. bustan Banua. 31 Tahun 2004 dengan mengklik gambar di bawah ini :Mengubah UU No 23 Tahun 1999. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Peraturan Perundang-undangan. SUPARJOWebsitePeraturanUndang-UndangUU No. 41 Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 31, LN. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan d. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. TB Simatupang No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Aturan hukum. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Home > Peraturan > Hirarki Peraturan > Undang-Undang (UU) > 2004. Jalan Gatot Subroto 31;. Diubah dengan : UU No. UU No. UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. a ni. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2). Menimbang. Judul. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Artinya, UU Perikanan (UU No. 31/2004 tentang Perikanan sudah menjadi pelindung dan sekaligus pengayom untuk sektor kelautan dan perikanan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. KETENTUAN UMUM 2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 65. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 2004/ No. 31 Tahun 2004 ini memerinci di mana berlakunya undang-undang ini. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 2. UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. KETENTUAN PENUTUP. naskah akademis ruu tentang perubahan atas undang-undang no. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan Presiden; e. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:31 naskah akademik ruu tentang pembatasan transaksi tunai. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). Undang-undang (UU) tentang Jalan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan. 19 tahun 2004) 2009 download: 104 analisis dan evaluasi perlindungan industri dalam negeri (uu no. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. 138, TLN NO. Sembunyikan. 5, LN. Undang Undang No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. 12 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2008; PP No. (UU) No. UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong. 9, TLN NO. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. Jalan Gatot Subroto 31;. 31, LN. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 1 Tahun 2004; UU No. Bahwa perairan yang. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. Artinya, UU Perikanan (UU No. (2) Dalam keadaan darurat,. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2001. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Pasal 31 Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus. 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2004/ No. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 4. PEMERINTAHAN DAERAH. 10 Tahun 2004; UU No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. UU NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluNOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU No. 2004. 05/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk. 41 Tahun 1999) menjadi undang-undang karena selain dirasa belum perlu, penerbitan Perpu itu dianggap tergesa. KMA No. Selain harus ikut campur tangannya stakeholder dalam pengelolaan ikan, pada pasal 7 (2) UU No. 2004. 23 Tahun 2014 PP No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No.