delik adat. Delik Adat Hukum Delik Adat 1. delik adat

” Delik adat merusak benda suci. Dr. Susunan masyarakat Indonesia a. Untuk Wetboek terkait hukum adat, terdapat empat Wetboek yang digunakan sebagai acuan. Pidana adat percaya bahwa suatu tindakan akan dilakukan karena sebab tertentu. Walaupun pengadilan adat inheemsche rechtspraak sudah tidak ada lagi tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh undang-undang darurat No1. 11 Kusni Sulang, “Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rah-mat”, e-Jurnal Toddpuli, 20 Februari 2011, hlm. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang. 1. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul, seiring. Dalam Pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar. atau adat. Delik pidana hukum adat pada intinya mengatur masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kosmos yang seimbang. Delik pidana hukum adat pada intinya mengatur masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kosmos yang seimbang. 6 Hal ini berarti, jika terjadi perselisihan adat (pelanggaran delik adat) yang mengadili seharusnya adalah pengadilan negeri, bukan peradilan adat. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul,. 3b. Cit, hlm. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung; Segala perbutan dan kekuatan yang menggangu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat; Delik yang merusak dasar susunan masyarkat, misalnya incest Pengertian. Hukum hutang piutang. Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Bbrpa pngrtian ttg delik adat dr pra srjna 1. Tabel 2. Adat Dayak Kalis ini merupakan gabungan dari kebudayaan,. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. B. Istilah ini tidak dikenal dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. H. Kegiatan Belajar 2 mengenai Macam-macam Delik Adat dan Tata Cara Penyelesaiannya. 24, No. Lahirnya delik adat itu tidak berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. 1 Dasar Kewenangan Lembaga Adat Dayak Ngaju Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Delik Adat di Wilayahnya Salah satu organisasi kemasyarakatan yakni kelembagaan adat Dayak, termasuk yang secara wajar sudah. Karenanya, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. butkan Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan pero-imbangan dalam kehidupan persekutu an, bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Salah satu delik adat Bali, yang berkaitan dengan kesusilaan adalah delik adat yang terkenal dengan sebutan Lokika sanggraha. Lagi pula, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum adat. Oyehe, Surat Ukur tertanggal 19111990. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama menjadi urusan orang yang terkena, Seringkali juga men jadi urusan. Jan 2017 Randy Pradityo“Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. N. AGIS FIKRI (3017210013) f Pengertian Delik Adat. v iii . Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atautelah terganggu akibat pelanggaran adat tersebut. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Menyeluruh dan menyatukan. Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir Erdianto Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: erdianto@lecturer. 2 No. Modul 8 tentang Hukum Delik Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar, yang secara rinci sebagai berikut. laun akan menjadi “adat”. Walaupun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, delik adat Lokika Sanggraha mendapat pengakuan oleh penegak hukum di Indonesia. Customary offense law is not static (dynamic) meaning an act that was not offense at any time can be considered offense by the judge (customary head) because it opposes the public order so that there needs to be a reaction (effort) to restore. Hukum Adat mengenal pula apa yang disebut dengan delik adat. Tahapan dan mekanisme penyelesaian delik adat yang selama ini berjalan sebaiknya tetap mengedepankan nilai dasar kultural yang asli dari masyarakat adat, tanpa mengurangi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum masyarakat adat, sehingga tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku. Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat. Delik Adat Hukum Delik Adat 1. PENGATURAN DELIK ADAT DALAM RANCANGAN KUHP SEBAGAI BAGIA N . ”Kepastian hukum akan terancam,” katanya. Delik biasa yang bisa menjadi delik aduan merupakan jenis kejahatan terhadap harta benda. Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Hukum Delik Adat (Adatrecht Delicten) atau Hukum Pidana Adat atau Hukum Pelanggaran Adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum ) agar keseimbangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian delik adat di Papua pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu ide penyelesaiannya dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Sanksi adat tersebut diyakini dapat mengembalikan keseimbangan sekala, dan niskala. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum. Zulfan Uswah, NIM: 10300108039, mahasiswaPeradilan Adat : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. Gangguan ini umumnya dikenal dengan delik adat umum dikenal dengan delik adat atau pelanggaran adat. Kata kunci: delik adat, sanksi adat, masyarakat hukum adat. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan. Penghianatan 2. 4 I. Dimana penulis berfokus terhadap permaslahan pidana bagi pelaku perzinaan menurut hukum adat Talangpadang yang hukumannya tidak51. EKSISTENSI DELIK ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Muthia Septarina dan Salamiah Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan E-mail : [email protected]. Studi ini mengangkat nilai-nilai tradisional Adat Sasi yang hidup dalam masyarakat adat Maluku Tengah sebagai salah satu bahan hukum dalam upaya pembentukan dan. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk pelanggaran itu. com - Terduga pelaku pembunuhan MM (21), di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dikenai denda adat senilai Rp 1,8 miliar. Hukum adat mengenai warga, yang terdiri dari hukum pertalian sanak (kekerabatan), hukum tanah dan hukum perutangan. Bali mendorong setiap desa adat memiliki awig-awig atau norma hukum adat soal melepasliarkan anjing. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut : 1. Amiruddin (53. Dalam makalah ini akan dibahas tentang “Hukum Delik Adat”, yang mana mencakup. b. EKSISTENSI HUKUM DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI MALUKU TENGAH* Reimon Supusesa** Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Jalan Ir. Supusesa, Reimon, ‘Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah’, Jurnal Mimbar Hukum (Vo. Dalam dokumen BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURI, PRATIMA, HUKUM PIDANA ADAT DAN SANKSI ADAT (Halaman 25-38) Di Bali terdapat beberapa jenis tindak pidana adat (delik adat Bali). dikenai sanksi pidana tanpa adanya delik aduan dari pihak yang merasa dirugikan, namun pemberian sanksi perzinaan ini tetap diberlakukan di masyarakat adat batak toba karena masyarakat adat batak toba sangat menentang keberadaan pelaku zina dan memegang teguh hukum adat. Adat, tetapi di sini hanya akan dikemukakan beberapa contoh. Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban, seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagaiMahasiswa mampu menjelaskan hukum delik adat; Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa secara adat; Mahasiswa mampu menganalisis relasi hukum adat dan hak asasi manusia; Peserta yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran dan ditentukan memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat Open Learning. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, kemanan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dipandang dapat. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. adat-istiadat. Hasil dan Pembahasan 3. Hukum Adat sebagai cabang ilmu hukum yang. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut:4 a. Delik yang merusak dasar susunan masyarkat, misalnya incest. peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu 4seterusnya. Wilodati, Sistem Tatanan masyarakat dan Kebudayaan Orang Baduy, makalah tanpa tahunUntuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat. B. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum adat atau juga disebut delik adat menurutnya adalah setiap. Beberapa Jenis Delik Adat Dalam Lapangan Hukum Adat 116 3. a. Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib setelah mahasiswa lulus mata kuliah PHI dan PIH yang berisi pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia , Guna mempelajari hukum Adat serta Hukum Adat dan Perubahan Sosial. tindak pidana adat jang mengangkut kesusilaan 2. Disamping. 3. Delik Hukum (Rechtsdelict) Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. COM, KUTAI - Seorang pembunuh diadili secara hukum adat di Kutai Barat Kalimantan Timur. a. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai delik yang tidak sempurna (onvolkomen delictsvorm), yang ada delik selesai; d. Drati Krama . (adatstrafrecht) dan yang diterbitkan pada tahun 1936 menyebutkan beberapa reaksi dan koreksi. Melanggar hukum adat Bolitn Mate Namar Umar. 000. 195/K/Kr/1978 (mengadili delik adat Bali – Lokika Sanggraha) dan Putusan MA No. Hilman Hadikusuma, “Yg dimksud dg delik adat adl pristw/prbtan yg mnggnggu kseimbngan masy&dikrnakan adanya reaksi dr masy mk kseimbngan itu hrs diplihkan kmbli, prbtan ini baik brwjud/pun tdk brwjud baik dtjukan kpd mnsia/yg ghaib yg mnmbulkn kgncngan dlm masy. penyelesaian delik adat nyolong semare menurut lembaga adat bali banjar adat tirte sutekte di desa sumber agung kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu utara oleh: hermansyah, rozi, et al. Slamet Sampurno,Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Pelanggaran dibidang kesusilaan ini oleh masyarakat Bali dikategorikan sebagai Tindak pidana adat (Delik adat). A. Pengertian Delik Kata delik berasal kata bahasa latin “delictum”. Hukum agama tersebut kemudian diresepsi menjadi hukum adat Bali untuk dapat diterapkan pada masya- rakat Hindu di Bali. Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. 6 Nama : Endri Astomi NPM : 1212011109 2. Sifat-Sifat Hukum Adat di Indonesia Menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Aa Nurdiaman dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, bahwa adat ada yang. ” Hilman Hadikusuma juga sependapat bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah“peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan. Delik Adat telah mendorong munculnya perdebatan yang berkelanjutan sejak awal kemerdekaan Indonesia tentang apakah adat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam konstitusi Indonesia. 11 Ibid, hlm. 2. menganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu. Adapun secara struktural, pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. 1, 2016). Baik yang dilakukan oleh kalangan bawah hingga orang yang memiliki jabatan tinggi. Berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provisi Papua dan Peraturan Daerah khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, maka SertifikatHak Milik Nomor 451 Kel. Contoh: Seorang sopir yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menjalankan kendaraannya;Seorang buruh yang membuang karung. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul, seiring. Secara umum terdapat 3 jenis delik adat dan 3 jenis sengketa yang saat ini masih berlaku dan diselesaikan melalui raja dan kepala soa serta memiliki sanksi baik berupa sanksi badan, sanksi denda benda maupun uang. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat 52atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Muhammad Jamin, Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014. Dr. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus. 000 dan menanggung biaya acara adat kematian Paramp Api dan Kenyau Etus. Apabila telah sampai. Walaupun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, delik adat Lokika Sanggraha mendapat pengakuan oleh penegak hukum di Indonesia. vi . Delik Adat Kelautan di Kepulauan Lease Packer, Helberth, 1988, The Limits of Criminal Maluku Tengah dalam Pembaharuan Hukum Sanctions, California University Press, Pidana di Indonesia, Hasil Penelitian, Stanford. Modul 8 tentang Hukum Delik Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar, yang secara rinci sebagai berikut. Lahirnya Hukum Adat. Perkara delik adat dapat berupa = Melulu delik adat, contoh pelanggaran peraturan eksogami. Sanksi adat berfungsi mengembalikan ketidakseimbangan kosmos itu. Hukum Tanah Adat Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Adat karena:1 1. Hilman Hadikusuma, “Yg dimksud dg delik adat adl pristw/prbtan yg mnggnggu kseimbngan masy&dikrnakan adanya reaksi dr masy mk kseimbngan itu hrs diplihkan kmbli, prbtan ini baik brwjud/pun tdk brwjud baik dtjukan kpd mnsia/yg ghaib yg mnmbulkn kgncngan dlm masy. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Jenis- jenis Delik Adat Yang Menyangkut Kesusialaan 1. Menurut sistem barat, tidak semau pelanggaran hukum merupakan. ABSTRAC Customary law oradat law as a living law in society has been born with society long before the state was formed. Definisi Delik Adat. Kasus ini diusut kepada Parik Paga Nagari Mandiangin untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hukum Adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma tidak menganut sistem prae-existante regels, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP S. 2, Desember 2013. 5 C. Pengertian Delik Adat : Delik adat atau hukum pidana adat merupakan manifestasi ruh Pancasila, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Delik Adat Lokika Sanggraha di atur dalam Kitab Adhigama. Akan tetapi aturan ini ada dalam Masyarakat Adat Bali yakni di dalam Kitab Adhigama. Sedangkan sistem pidana Indonesia terbentur asas “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”. Kalaupun ada di beberapa daerah delik adat diputus oleh pengadilan berdasarkan UU No. Kami juga akan menerima denda adat yang diberikan kepada kami," kata Rendi sambil menangis di hadapan masyarakat di Kesu' serta disaksisakan para pemangku adat, Senin, 26 Maret 2018. Salah satu isinya mengatur teknis pidana adat ke pelaku yang masih berusia anak-anak. Delik yang merusak dasar. Gangguan ini umumnya dikenal dengan delik adat umum dikenal dengan delik adat atau pelanggaran adat. Macam-macam delik adat dapat dibagi menurut kesalahan-kesalahan yang diperbuat, seperti berikut ini. Ketika ada pelanggaran pidana adat, keseimbangan itu terganggu. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. 000. Pengertian dan Istilah Adat Apa yang dimaksud dengan adat ? Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam. Dosen01968@unpam. a. Asumsi ini sangat sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum saat ini, dimanaDelik adat Lokika Sanggraha menjadi perhatian khusus orang Bali yang tunduk kepada hukum adat Bali. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang dapat memberikan jalan keluar bagi para penegak hukum, dapat di ketahui dari apa yang tersirat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13. Hukumonline. 2. Topo Santoso mengklasifikasikan tentang hukum pidana adat atau delik adat adalahHukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertebtangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Hukum Adat menjadi mata kuliah penting bagi setiap fakultas Syariah ataupun fakultas hukum di setiap perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia. com - Terduga pelaku pembunuhan MM (21), di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dikenai denda adat senilai Rp 1,8 miliar. Delik Adat dalam RUU KUHP Dikritik. Oleh karena itu, pidana adat menelusurinya, guna suatu. Pelanggaran atau delik adatdelik adat "manak salah", yaitu bilamana seorang ibu dari golongan sudra/golongan bawah melahirkan bayi kembar perempuan harus dikenakan sanksi adat. Pengertian Hukum Delik Adat Sebagaimana terjemahan dari diketahui istilah bahwa Belanda "adat istilah hukum delicten Pidana recht" adalah atau hukum pelanggaran adat. Sistem KUHP Indonesia mengenal pembagian delik sebagai berikut : Kejahatan yang dimuat dalam Buku Kedua. Kebersamaan (Komunal) 3. 3II. berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran. Salah satu syarat penting untuk dapat terselenggaranya program pembangunan berencana adalah adanya ketertiban dan keamanan. tingkatan kaum oleh kerapatan kaum dan suku oleh. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti hal nya Pasal 1 ayat 1 KHUP ( Supomo. Tujuannya adalah untuk memahami keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui keluarga pelaku dan keluarga korban, atau melalui kepala. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Maluku 97116 Abstract This research studies the Sasi traditional value in the Maluku Tengah. Hukum Adat dan Delik adat. Dengan pendekatan restorative justice,. hukum positif sebagai hukum yang berlangsung berlaku di Indonesia. Ini akan berlangsung seterusnya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat baik. Sudjana, I Ketut, Upaya Non Penal Sebagai Salah Satu Sarana Penanggulangan Kejahatan, FH-UDAYANA, Denpasar, 1994. 1963 :. HUKUM PIDANA/DELIK ADAT FAKULTAS HUKUM UNMUHA fHukum Pidana Adat. Prof.